Monday, 17 July 2017

Inside Commuter Line Jakarta

Documenting Rush Hour in Jakarta Railway

Jakarta is one of the most densely populated area in the world. With the population of almost 30 million people within the Greater Jakarta area, this Megacity has around 9600 people per square kilometre -- currently on number 9 of the densest city in the world

The city infrastructure has lagged behind this population growth. Public transport infrastructure, especially, has been left behind in favour for private mode of transportation. Even now, the increase of population in the surrounding area is not being followed with the improvement of mass transportation system. The number of people using the train increased every year with current ridership of 1 million people per day while the number of train cannot accommodate this growth. The result is overcrowded public transport system where people are squeezed in inside a train that has reached beyond its maximum capacity. 

After moving to Depok, this has become my daily routine. Everyday, I get to experience commuting using the Jakarta Railway (Jabodetabek Commuter Train) witnessing first hand the difficulty that people have to go through to just go to work. However, these struggles seems to be forgotten by everyone, especially the train service provider. If you see any photo of commuter train, you will see an empty set of train where everyone sit down and people smiling. For me, this is a misinformation that does not reflect the reality of commuting in Jakarta. More importantly, I feel that hiding the hardship that people goes through is insulting to the people who goes through it. Because of that, I have been taking photographs to document the reality and to honour the struggle and the hardship that people have to go through everyday. Here is a sneak peek of what's it's like inside Jakarta Railway during rush hour. 

Thursday, 29 September 2016

Biner

Di dalam matematika, terdapat sebuah sistem bilangan yang hanya menggunakan angka 0 dan 1. Sistem ini adalah sistem bilangan basis 2 atau lazim dikenal dengan sistem bilangan biner. Dalam bidang informatika, sistem ini digunakan oleh hampir seluruh komputer yang ada di dunia saat ini. Dalam pemrograman, angka 1 dan 0 merepresentasikan pilihan YA atau TIDAK yang memungkinkan sistem untuk menjalankan program. Proses ini disebut logika Boolean, dari penemunya George Boole.

Menariknya, entah disadari atau tidak, sistem biner ala Boole ini merasuki psike massa yang seringkali membuat opsi dari suatu kondisi menjadi biner. Hampir di setiap kejadian, seakan-akan hanya terdapat dua pilihan, antara YA/TIDAK, SUDAH/BELUM, SUKSES/GAGAL, PRO/KONTRA, MENDUKUNG/MENOLAK, dll. Tidak ada pilihan lain selain dua pilihan tersebut -- jika ada pun dianggap menyimpang. Misal, pada Pemilu 2014 lalu, jawaban atas pertanyaan 'Pilih Siapa?' hanya bisa dijawab dengan Jokowi/Prabowo. Jawaban lain seperti tidak memilih atau mendukung kebijakan salah satu calon namun mengkritisi kebijakan lain calon yang sama dianggap jawaban yang aneh.

Dengan melakukan pembineran tersebut, kita telah menafikan kualitas dialektis dunia dan melakukan simplifikasi atas kemungkinan yang bisa dipilih. Padahal, kemungkinan yang dapat kita capai bisa lebih dari sepasang kata yang berlawanan. Namun jika kita melihat melalui simplifikasi biner, kita akan gagal untuk melihat kemungkinan di luar dua opsi yang ditawarkan dan membuat seakan-akan pilihan lain tidak ada. Pembineran realita pada akhirnya akan memiskinkan pengalaman kita akan dunia

Dengan memandang dunia dengan segala kompleksitasnya, kita bisa mendapatkan lebih banyak pembelajaran dari fenomena di sekitar kita. Dengan tidak membatasi pilihan kita menjadi dua, kita bisa membuka kemungkinan lain yang merupakan sintesa dari dua pilihan. Karena realita tidak sesimpel YA atau TIDAK. Toh, refraksi cahaya tidak hanya menghasilkan warna hitam atau putih tapi gradasi warna pelangi. 

Thursday, 12 November 2015

Polisi Tidur

Mirza Adrian NP
18 September 2015

Bagi pengendara motor, untuk menghindari kemacetan di jalan-jalan utama Ibukota, salah satu alternatif yang bisa diambil adalah menggunakan jalan-jalan kecil kota Jakarta yang saling terhubung hingga penggunaan jalan utama tidak terhindarkan. Apabila opsi ini digunakan, niscaya akan menemukan banyak gundukan di jalan yang memaksa pengendara tersebut untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Gundukan-gundukan tersebut dinamakan Polisi Tidur.

Dalam ilmu transportasi, gundukan ini biasa disebut Speed Bump dan memang berfungsi untuk memperlambat laju kendaraan (traffic calming) sehingga sering dipasang di area perumahan atau pos keamanan. Tapi entah kenapa nama Polisi Tidur digunakan oleh masyarakat luas untuk gundukan yang melintang di jalan-jalan Jakarta. Mungkin karena kegunaannya adalah  untuk "mengatur" kecepatan kendaraan seperti polisi dan posisinya horizontal atau tertidur. 

Di Indonesia, polisi tidur biasanya dibangun oleh warga atau penghuni untuk menghindari kecelakaan lalu lintas di area perumahan atau jalan depan rumah mereka. Fungsi utamanya, biasanya adalah untuk mengamankan anak-anak pada saat mereka bermain di depan rumah. Karena pembangunannya adalah hasil dari swadaya masyarakat, desain dan bahan dari polisi tidur pun beraneka ragam, bergantung pada pandangan warga terkait kebutuhan akan kemampuan gundukan yang akan mereka bangun untuk menghentikan kendaraan. Jika dirasa tidak terlalu perlu, gundukan ini dibuat cukup landai dan pendek. Tapi, jika dirasa kebutuhan ini sangat besar, tidak jarang gundukan ini dibuat curam dengan tinggi gundukan mencapai 10 cm sehingga semua kendaraan harus berhenti saat melewati polisi tidur. 

Thursday, 16 July 2015

Pernikahan dan Masyarakat

Mirza Adrian NP
6 Juli 2015

No union is more profound than marriage, for it embodies the highest ideals of love, fidelity, devotion, sacrifice, and family. In forming a marital union, two people become something greater than once they were. As some of the petitioners in these cases demonstrate, marriage embodies a love that may endure even past death. It would misunderstand these men and women to say they disrespect the idea of marriage. Their plea is that they do respect it, respect it so deeply that they seek to find its fulfillment for themselves. Their hope is not to be condemned to live in loneliness, excluded from one of civilization's oldest institutions. They ask for equal dignity in the eyes of the law. The Constitution grants them that right. -- Justice Anthony Kennedy, Obergefell v. Hodges majority opinion

Under the Constitution, judges have power to say what the law is, not what it should be. The people who ratified the Constitution authorized courts to exercise "neither force nor will but merely judgment." ... It is striking how much of the majority’s reasoning would apply with equal force to the claim of a fundamental right to plural marriage. If “[t]here is dignity in the bond between two men or two women who seek to marry and in their autonomy to make such profound choices,” ... why would there be any less dignity in the bond between three people who, in exercising their autonomy, seek to make the profound choice to marry? If a same-sex couple has the constitutional right to marry because their children would otherwise “suffer the stigma of knowing their families are somehow lesser,” ... why wouldn't the same reasoning apply to a family of three or more persons raising children? If not having the opportunity to marry “serves to disrespect and subordinate” gay and lesbian couples, why wouldn’t the same “imposition of this disability,” ... serve to disrespect and subordinate people who find fulfillment in polyamorous relationships? -- Chief Justice John Roberts, Obergefell v. Hodges dissenting opinion

******

Pada tanggal 26 Juni 2015 lalu, Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat dalam kasus Obergefell v. Hodges mengeluarkan sebuah keputusan historis untuk melegalkan pernikahan sesama jenis di Amerika. Keputusan ini didasarkan pada Equal Protection Clause yang tertera pada konstitusi Amerika Serikat Amandemen ke-14 bagian pertama yang berbunyi:
All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws.
Dalam kasus ini, keputusan untuk melegalkan pernikahan sesama jenis didasarkan pada konsep kesetaraan setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara serta konsep ketidakmampuan negara untuk menyangkal kehidupan dan kebebasan warga negara tanpa proses hukum yang jelas. Keputusan ini menuai banyak komentar dari sisi pro dan kontra pernikahan sesama jenis di dalam dan luar Amerika. Bagi saya, keputusan ini menunjukkan bahwa, meskipun pernikahan sudah dilakukan selama berabad-abad lamanya, pernikahan tetap menjadi ritual yang sangat rumit bagi masyarakat kita sekarang.

Kerumitan ini muncul karena kita sebagai masyarakat memberikan banyak nilai kepada ritual pernikahan. Mulai dari nilai mengenai kesucian, seksualitas, stabilitas sosial masyarakat, stabilitas demografi, hingga konsep gender tercakup dalam pelaksanaan ritual ini. Bahkan bisa dibilang bahwa pelaksanaan ritual pernikahan merupakan pejawantahan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat, agama, dan negara yang berlaku di dalam masyarakat. Selain itu, pada negara yang sekuler, kerumitan pernikahan juga ditambah dengan adanya pemisahan antara agama dan negara. Hal ini berakibat pada pengesahan pernikahan yang turut terpisah pada dua institusi tersebut. Dalam pemisahan tersebut, dimungkinkan terjadinya pertentangan antara hukum agama dan hukum negara seperti yang terjadi pada kasus Obergefell v. Hodges di Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat - perlu diingat bahwa pengaruh Kristen Konservatif yang menentang pernikahan sesama jenis di Amerika juga cukup kuat.

Pemberian hak legal kepada pernikahan sesama jenis di Amerika mengingatkan kita bahwa hingga saat ini definisi dari pernikahan bukan merupakan sebuah kesimpulan yang bersifat ajek namun lebih merupakan rangkaian pertanyaan terbuka yang jawabannya bergantung pada interpretasi masyarakat yang berlaku mengenai hubungan intim antar-personal. Dimana garis batas tindakan publik dan privat? Apa batas-batas perilaku "alami"? Bagaimana seharusnya "tindakan membahayakan" atau "tindakan konsensual" didefinisikan? Apa yang harus dilakukan ketika pandangan mengenai seksualitas bertentangan dengan nilai-nilai fundamental lainnya? Dan peran apa yang harus diambil negara dalam pengaturan moralitas, penjagaan kesehatan, pendefinisian perilaku yang melenceng, serta perlindungan kepada kelompok rentan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah sebagian kecil dari pertanyaan mengenai pernikahan yang sah. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sebagai masyarakat kita tidak pernah sepenuhnya setuju. Selain itu, jawaban kita pun terus berubah sesuai dengan interpretasi zaman. Seringkali, pertentangan ini muncul dari banyak aspek. Dalam aspek hukum, filsafat, politik, dan kehidupan publik, masalah pernikahan telah memicu perdebatan di dalam masyarakat dari Abad 17 hingga sekarang.

Monday, 11 May 2015

Kemacetan Jakarta

Mirza Adrian NP
11/05/2014

Dari sejak saya kuliah, saya selalu tertarik dengan ilmu transportasi. Oleh sebab itu saya mengambil Transportasi sebagai subjur saya di Teknik Sipil ITB. Meskipun tema Tugas Akhir saya lebih membahas mengenai struktur perkerasan, saya tetap memiliki ketertarikan yang besar terhadap sistem transportasi. Oleh sebab itu setelah kelulusan saya pada bulan April 2013, saya bekerja di Asdep Transportasi Kemenko Perekonomian RI sebagai tenaga honorer sebelum akhirnya pindah. Pada bulan Oktober 2013, saya bekerja di sebuah perusahaan BUMD yang telah ditunjuk untuk membangun prasarana Mass Rapid Transit di Jakarta oleh Pemda DKI Jakarta. Saya cukup bangga bekerja disini karena saya merasa menjadi bagian dari sebuah pembentukan sejarah transportasi di Indonesia. Dan selain itu, saya juga merasa menjadi bagian dari solusi kemacetan Jakarta.

Banyak orang yang berharap pada MRT Jakarta. Hal ini bisa dilihat dari pertanyaan yang saya terima setiap kali saya menyebutkan pekerjaan saya: "Kalo habis ada MRT, Jakarta bakalan tetep macet ga?" Saya selalu menjawab pertanyaan ini dengan mudah: "Iya, Jakarta pasti akan tetap macet meskipun sudah ada MRT Jakarta". Saya menjawab seperti itu bukan sebagai upaya menjatuhkan MRT Jakarta namun sebagai upaya menyadarkan setiap orang di Jakarta bahwa kemacetan di Jakarta bukanlah sebuah permasalahan infrastruktur. Namun sesuatu yang jauh lebih besar dari itu.

Sejauh ini, Pemda DKI Jakarta telah berupaya banyak untuk menyelesaikan kemacetan Jakarta. Mulai dari penambahan ruas jalan, pelebaran lebar jalan, pembangunan jalan layang, mengembangkan Trans Jakarta dan kereta commuter line, hingga memberlakukan PNS wajib menggunakan kendaraan umum pada hari Jumat pertama di tiap bulan. Namun semua upaya tersebut terbukti gagal dalam menyelesaikan kemacetan Jakarta. Kota ini akan terus bertambah macet. Bahkan, selama saya tinggal di kota ini, hanya ada satu kejadian yang telah terbukti mampu menyelesaikan kemacetan Jakarta berkali-kali: IDUL FITRI. Dari sini mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa kemacetan Jakarta hanya bisa diselesaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau kita juga bisa menyimpulkan bahwa permasalahan kemacetan Jakarta bukanlah permasalahan infrastruktur atau kebijakan daerah.

Sunday, 18 January 2015

Pourquoi Charlie?

Mirza Adrian NP
14 January 2015

On Wednesday 11 January 2015, two gunmen armed with assault rifles stormed the office of Charlie Hebdo magazine in Paris. They shot dead 11 people including the editor and some cartoonists. While escaping, they also shot dead one police officer. In total, 12 people are killed in the attacks and 11 people are wounded. The gunners were taking revenge on Charlie’s frequent depiction of Prophet Mohammad (PBUH) on their magazine cover which is an act of blasphemy for the Moslems since Islam has a strong tradition of aniconism, and it is considered highly blasphemous in most Islamic traditions to make a picture of Muhammad. This, compounded with a sense that the cartoons insulted Muhammad and Islam, offended the attackers and their supporters.

As a response, the world (or at least Europe and America) stood up in vigil for the dead and condemn the attack to Charlie Hebdo as an attack on freedom of speech. In the internet, the phrase Je suis Charlie (I am Charlie) became widespread as a show of support with those who were killed at the Charlie Hebdo shooting, and by extension, a show of support to freedom of speech and resistance to armed threats. Some journalists and cartoonists embraced the expression as a rallying cry for the freedom of self-expression and attached figurative drawings of the might of pens and pencils over guns. Charlie Hebdo itself ‘retaliates’ by publishing another cover of the magazine with Mohammad holding the sign “Je Suis Charlie” and print 1 million copies showing that they are undeterred by the attacks and will continue to act upon their freedom of speech and expression, even though some people might consider their action as blasphemy.

Many things could be learned from this event to prevent other shootings in the future and history will surely analyze this event as an example of turbulence in the 21st century – along with other horrendous massacres that had happened so far. For me, the event and its aftermath brought two important questions: (1) what is the limit of freedom of speech and expression? and (2) How should freedom of speech and expression conducted in a globalized world? In this writing, I will try to answer both questions and try to reach a conclusion regarding this event and its contribution to the discussion of freedom. Readers may note that, because of my limited understanding on the subject, this writing will contains mistakes and I hope for the readers to correct my mistakes and start a discussion.

Thursday, 27 November 2014

Get Rich or Die Tryin’

Oleh Mirza Adrian NP
27 November 2014

Judul tulisan ini diambil dari nama album perdana 50 Cent yang keluar pada tahun 2003. Sejujurnya saya tidak terlalu suka dengan hip-hop jenis ini karena menurut saya liriknya terlalu monoton dengan terus mengusung kekerasan dan gaya hidup seorang “gangsta” yang bergelimang harta. Namun di tengah kemacetan Jakarta, judul album ini muncul di pikiran saya sebagai sebuah konsekuensi logis dari sistem sosial yang berjalan di negara ini. Seruan Get rich or die tryin’ (menjadi kaya atau mati berusaha) adalah reaksi logis pada individu yang berada didalam masyarakat yang menganut Darwinisme sosial sebagai sistem sosial. Pada masyarakat yang demikian, satu-satunya jalan agar individu bisa berjaya adalah dengan menjadi kaya sementara individu yang miskin akan mati digilas oleh mereka yang kaya.

Dari pengalaman saya, Indonesia adalah negara paling liberal yang pernah saya lihat. Di negara ini, prinsip Laissez-Faire dirangkul sepenuhnya sebagai sistem sosial sehingga setiap orang ditinggalkan untuk berjuang demi hidupnya sendiri. Intervensi pemerintah untuk menjamin standar minimal kesejahteraan sosial hampir tidak ada atau, jika ada, tidak berjalan. Sehingga setiap individu dipaksa untuk menjamin sendiri semua sumber daya yang dia butuhkan untuk keberlangsungan hidup dirinya dan keluarganya. Artinya, setiap orang harus mempersiapkan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan transportasi tanpa bisa mengharapkan bantuan dari pihak manapun. Atau dengan kata lain, dilarang miskin di Jakarta karena setiap orang diwajibkan untuk menjadi kaya. Jika individu tersebut miskin, maka dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehingga untuk bertahan hidup dia harus terus berusaha hingga dia menjadi cukup kaya untuk memenuhi semua kebutuhannya atau hingga dia mati – sesuai dengan judul album 50 Cent: Get Rich or Die Tryin’.


Perasaan inilah yang sedang saya alami sekarang. Di tengah keramaian Jakarta yang sudah tidak wajar ini, saya sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan Istri saya. Namun, hingga sekarang, terdapat banyak keraguan mengenai pemenuhan kebutuhan saya di masa depan.

Monday, 23 June 2014

Voorijder

Mirza Adrian NP
(21 April 2014)

    Setelah beberapa bulan tinggal di Jakarta, saya menemukan sebuah fenomena yang tidak pernah saya temukan sebelumnya di Bandung: Voorijder di jalan. Mungkin karena di Bandung saya tidak pernah lewat jalan utama (dan pastinya aneh juga kalau ada pejabat dengan voorijder lewat di Cisitu - Tamansari) sehingga saya tidak pernah menemukan kendaraan jenis ini di Bandung. Sejauh ini saya merasa bertemu dengan kendaraan ini adalah kejadian paling mengesalkan yang bisa terjadi di kemacetan Jakarta, setara dengan disembur asap Kopaja atau motor 2-Tak. Dengan sirine yang keras dan meraung, kendaraan ini meminta semua kendaraan lain untuk menyingkir demi kelancaran pejabat di belakangnya. Seakan-akan jalanan Jakarta adalah fasilitas untuk pejabat negara dan rakyat hanya menumpang. Tapi dibalik kekesalan itu, saya kemudian teringat pada sebuah buku yang ditulis oleh Tom Vanderbilt berjudul Traffic.

    Dalam buku ini Vanderbilt berpendapat bahwa kondisi lalu lintas adalah cermin paling jujur dari budaya dan kondisi sosial masyarakat karena menurut dia jalan adalah sebuah wahana interaksi sosial yang paling demokratis dimana semua orang berkumpul dan berinteraksi dengan batasan sistem hukum yang formal dan nonformal di antara pengguna jalan. Dalam buku itu Vanderbilt menulis:
The road, more than simply a system of regulations and designs, is a place where many millions of us, with only loose parameters for how to behave, are thrown together daily in a kind of massive petri dish in which all kinds of uncharted, little-understood dynamics are at work. There is no other place where so many people from different walks of life—different ages, races, classes, religions, genders, political preferences, lifestyle choices, levels of psychological stability—mingle so freely. (Traffic, Tom Vanderbilt)
Sehingga perilaku kita berlalu lintas dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk membantu kita untuk memahami kondisi Indonesia yang lebih makro.

Monday, 2 June 2014

A Call to Arms: Jakarta Book Cooperative Project

By Mirza Adrian NP
(5 April 2014)

Cicero once said that if you have a garden and library, you have everything. In that case, I feel that Jakarta is an impoverished city since this city has neither garden nor library, only offices and malls.
***

For those of you who have been in Jakarta, you can easily see that the daily routine of this city revolve around getting our way through the traffic from home to work and back every day. For most people, waking up as early as five o'clock in the morning means preparing themselves to face up to three hours of traffic to get to work then work for nine hours before facing the traffic again for another three hours. During the traffic, most people are alone in their car cursing other people around them, while at the same time being cursed by other people around them. The same thing happens on their way home and after they arrive at home, people are all spent and tired. They go to bed to reset the cycle and the next day the whole thing start all over again. This routine leaves no time for meaningful socialization where people actually share feelings and ideas to other people.

Also, the lacks of public space that exist in Jakarta confine people from meeting with different type of people from another group of society or class. For most people in Jakarta, the only public space available to meet up with other people is the mall which is abundant in this city. However, as a public space, the mall is isolated from the outside world. Within the mall, the middle class can spend their time to socialize undisturbed by the poorer part of the society. This stark division and social confinement leads to a narrow point of view that is laden with bias and prejudice which breeds social distrust within our society. By perpetuating our current way of life we are wasting our social capital and create a very unliveable city.

However, I believe that this can be changed. And I would like to change all that by creating a public library. But I am not planning to build an ordinary library. I am planning to make a communal library in the heart of Jakarta in the form of cooperative so people across our society can be involved with the creation of this library. Thus, this library will be a library that is created from the people, by the people, and for the people of Jakarta. I hope that by making a communal library we can increase the amount of meaningful interaction between people to share feelings and ideas with other people from different background, class, and ethnics. I feel that through the increase interaction we can increase the social capital of our society and make Jakarta a more liveable city.


Wednesday, 27 March 2013

The Application of Genetic Algorithm in Backcalculating Pavement Moduli of Three-Layered System Structures Using Database Approach

By Mirza Adrian NP*
ABSTRACT
Pavement structural evaluation plays an important role in road maintenance. One method to perform pavement structural evaluation is by performing Non-Destructive Test, such as Falling Weight Deflectometer, on pavement structures and performs backcalculation to calculate the pavement’s layer moduli using the acquired FWD deflection data. One approach to perform backcalculation is by using a database of pavement deflection. Using this approach, the calculation of pavement moduli is done by interpolating between enveloping moduli saved within the database. Thus, the accuracy of the results from this approach greatly depends on the data and the method of interpolation. Also, the problem of backcalculation is a complex multi-dimensional problem that has many local minima within the solution space. To avoid that, Genetic Algorithm is used because of its ability to perform global search within the solution domain.
This report studies the database approach for backcalculation and found that backcalculation can be done accurately using a database containing 37.240 pavement deflection data. This database is acquired from combining 49 asphalt moduli (E1), 40 sub-base moduli (E2), and 19 subgrade moduli (E3). This report also found that the semi-logarithmic method of interpolation is a better method to interpolate pavement deflection compared to the linear method of interpolation. The database and the interpolation method are then used to develop Genetic Algorithm based software to perform backcalculation on pavement deflection. Comparison with programme GA BackCalc for 27 real deflection data shows that the results compares favourably well even though the calculation time is quite lengthy.

Keywords: genetic algorithm, backcalculation, pavement evaluation, database

* This is an abstract for my undergraduate thesis. If you would like to see the complete text, you can contact me through my email mirza.adrian@gmail.com